ketidak tahuan adalah teman barumu yang terbaik

category

Selasa, 04 Desember 2012

BALANCE SCORECARD

MAKALAH

BALANCE SCORECARD

Makalah ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam
Dosen Pengampu: Dr. Imam Machali, M.Pd





Disusun Oleh:

Sanapi        NIM: 10470054





FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012




BAB I
PENDAHULUAN
Dalam kajian manajemen strategik, pengukuran hasil (performace) memegang peran sangat penting, karena ini tidak saja berkaitan dengan  penentuan keberhasilan akan tetapi menjadi ukuran apakah strategi berhasil atau tidak.  Artinya hasil akan dijadikan ukuran apakah strategi berjalan baik atau tidak; bila organisasi tidak dapat mencapai hasil maka diagnosa pertama menunjukkan bahwa strategi tidak berjalan. Dalam ukuran yang dinilai tradisionil, Whelen (2006) menunjukkan bahwa ROI (Return On Investment) mengandung berbagai kelemahan. Kelemahan ini bagaimanapun memaksa praktisi memikirkan ukuran yang lebih komprehensif yang dapat digunakan. Di Amerika, misalnya, dikenal Malcolm Baldrige National Quality yang setiap tahunnya memberikan  penghargaan melalui acara yang sangat bergengsi. Bagaimanapun program seperti di atas berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Sejumlah  korporasi turut serta dalam penilaian dan hasil penilaian tim independen dengan menggunakan prinsip Malcom Baldrige National Quality dimana hasilnya tiap tahun diumumkan. Sepanjang ini program ini diyakini telah  meningkatkan daya saing  bisnis Amerika  di pasar global, karena program ini telah meningkatkan kualitas bisnis. Adapun perspektif bisnis yang dikembangkan dalam program ini adalah:
1.      Fokus kepada hasil pelanggan,
2.      Hasil barang dan jasa
3.      Hasil keuangan dan pasar
4.      Hasil sumberdaya manusia
5.      Ketertarikan hasil organisasi, termasuk pengukuran kinerja perusahaan 
6.      Tatakelola dan tanggungjawab sosial.
Bagaimanapun bisnis ataupun organisasi semakin berkembang maju, pesat sehingga ukuran ROI dinilai tidak saja tidak cukup akan tetapi  dinilai tidak menggambarkan kondisi riil dan masa depan yang memadai sebagai satu ukuran dari perusahaan yang menggunakannya. Adapun Kaplan dan Norton (1992) mempublikasikan pertama kali tentang Balance scorecard (BSC) yang kemudian berkembang pesat, dan sampai akhir ini Kaplan telah melembagakan BSC dan mempublikasikan hasil pengamatannya setiap tahun. Berbagai publikasi Kaplan dan Norton yang berkaitan dengan BSC pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun pemahaman dan pengalaman penggunaan BSC. Publikasi ini seperti yang berkaitan dengan Alligment (2004), Strategy (1996), Strategy Maps (2006) dan sebagai bagian daripada Strategic Management (2007). Adapun upaya yang dilakukan mereka semakin meyakinkan bahwa keberadaan daripada BSC lebih daripada sekedar  alat ukur, namun menjadi bagian daripada  strategi.
Dengan melakukan penelusuran terhadap publikasi terkait, diharapkan bahwa benang merah, praktek, dan kemajuan terkini terkait dengan BSC dapat dijadikan pembelajaran baik secara akademis maupun praktis.


BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pengertian
Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen, pengukuran dan pengendalian secara cepat, tepat dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang kinerja bisnis. Pengkuran kinerja tersebut memandang unit bisnis dari empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis dalam perusahaan, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan melalui mekanisme sebab akibat, prespektif keuangan menjadi tolak ukur utama yang dijelaskan oleh tolak ukur operasional pada tiga prespektif lainnya sebagai driver.


Seperti dijelaskan oleh Olve merujuk pada makna penghargaan pada point-point yang dihasilkan dalam konteks sebagai kata kerja score berarti memberi angka. Dengan makna yang lebih bebas, scorecard berarti sebuah kesadaran (bersama) dimana segala sesuatu perlu diukur. Jadi ketika bicara mengenai balanced scorecard, dimana terdapat tambahan kata balanced didepan kata score, maksudnya adalah bahwa score tersebut harus mencerminkan keseimbangan antara beberapa elemen penting dalam kinerja.

  1.            Balanced Scorcard Pada Perguruan Tinggi
Prinsip Balanced Scorcard pertama-tama memang diciptakan untu kalangan perusaan bisnis, dimana keuntungan merupakan tujua dan motivasi utama. Namun dalam perkembanga nya dengan keberhasilan kenerhasilan pengggunaan Balance Scorcard oleh ribuan usaha bisnis, organisasi niraba seperti pemerintah dan organisasi sosial termasuk perguruan tinggi banyak menggunakannya pula. Lebih lanjut penerapan dalam organisasi nirlaba memerluka penyesuaian, salah satunya adalah pada tekanan utama pencapaian tujuan organisasi. Suatu usaha bisnis pada umumnya didirika utuk memperoleh laba yang tinggi dan berkesinambungan bagi para pendiri atau pemiliknya. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan keuangan tetap merupakan hal terpenting dari keempat perspektif ukuran  Balance scorcard. Ketiga ukuran lain yaitu perspektif pelanggan, proses internal serta pembelajaran dan pertumbuhan bersifat menunjang ukuran kuangan.
Sedangkan dalam organisasi nirlaba, organisasi semacam itu umumnya didirikan oleh para penddiri dengan suatu misi tertentu untuk melayani golongan masyarakat tertentu dengan jasa pelayanan tertentu pula. Penddorong dan motivasi utamanya adalah pencapaian kebutuhan pelanggan sebagai perwujudan misi pediri dan bahkan jika perlu, rela mengalami defisit dalam segi keeuangan. Oleh krena itu ukuran pertama ynag perlu dipertahankan ilah perspektif pelanggan untuk mencapai misi organisasi. Dengan emikian, ukuran dalam perspektif lain yaitu keuangan., proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan bersifat ,enunnjang ukuran utaama. Berikut adalah model Balance Scorcard untuk prgaisasi nirlaba:


           2. Perspektif Pelanggan Pendidikan
a.       Produk dan Pelanggan
Apabilah kita mengatakan produk pendidikan adalah ilmu pengetahuan, maka maka penggguna produk adalah Peserta didik sebagai pelanggannya. Namun kalu kita mengatakan produk pendidikan adalah lulusanya, maka pengguna produk pendidikannya adalah masyarakat luas khususnya dunia industri, pemerintahan dan sebagainya adalah sebagai pelanggannya.
b.      Ukuran Perspektif Pelanggan
Inti dari perspektif pelanggan ialah ukuuran seberapa jauh pelanggan puas atas layanan pendidikan, sehingga mau meneruskan kesan kepuasan pada calon pelanggan. Ada semcaam dalil yang menjelaskan bahwa nilai suatu produk adalah fungsi atribut atau layanan (kegunan, mutu, harga, dan waktu), fungsi kesan dan reputasi, serta fungsi hubungan pelanggan. Dibawah ini gambaran yang memperlihatkan ilustrasinya:


B.     Konsep dan Aplikasi Balanced Scorecard
Robert S. Kaplan dan David Norton  menjelaskan bahwa esensi penerapan BSC bukanlah adanya pengendalian terhadap devisi, akan tetapi setiap devisi satu korporasi sedemikian rupa akan berinisiasi, menentukan ukuran kinerja dan mengkaitkannya dengan visi, misi dan strategi korporasi. Dalam hal ini keunggulan BSC adalah teridentifikasinya  struktur ataupun kerangka yang ada di korporasi guna mencapai – merealisasikan visi dan misi korporasi.
Hal ini mudah dipahami karena 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan yang oleh Kaplan digambarkan sebagai perspektif yang berkaitan satu dengan lainnya. Bahkan dirangkum dalam satu hubungan “cause and effect relationship”. Adapun kaitan masing-masing perspektif  dapat dijelaskan sebagai berikut:
     1. Perspektif pelanggan. Perspektif ini menunjukkan seperti apa perusahaan di mata   pelanggan. Pelanggan mempunyai kemampuan teknis melihat korporasi dari berbagai sisi: waktu, kualitas, kinerja dan jasa, dan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh pelayanan. Dimensi kebutuhan pelanggan demikian pada akhirnya akan menentukan   bagaimana perusahaan  dilihat oleh pelanggan. Semakin baik persepsi pelanggan, semakin baik pula  nilai  korporasi dimata pelanggan.
       2. Perspektif keuangan. Pertanyaan yang harus dijawab korporasi di sini adalah bagaimana kita dilihat oleh pemegang saham baik pada jangka pendek maupun jangka panjang.  Korporasi bisa rugi pada waktu tertentu, akan tetapi  pemegang saham  menyadari bahwa setelah itu korporasi akan mendapat keuntungan, sehingga dividen akan diperoleh.  Semakin baik  korporasi dimata pemegang saham, semakin aman  korporasi memperoleh  sumber modal.
     3. Perspektif proses bisnis internal. Ukuran ini menunjukkan  dalam proses produksi seperti apa  korporasi lebih baik. Orientasi kepada pelanggan memang mutlak, akan tetapi permasalahan bagi manajemen adalah bagaimana caranya menyiapkan kompetensi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan
     4. Perspektif pembelajar dan pertumbuhan. Perspektif ini menunjukkan bagaimana korporasi dapat bertahan dan kmampu berubah sesuai dengan tuntutan eksternal.

Robert S. Kaplan dan David Norton juga menjelaskan bahwa banyaknya perusahaan yang telah mempunyai sistem pengukuran kinerja yang menyertakan berbagai ukuran financial dan non financial. Balanced scorecard lebih dari sekedar sistem pengukuran taktis atau operasional. Perusahaan yang inovatif menggunakan Balanced scorecard sebagai sebuah sistem manajemen strategis, yang mana Manajemen Strategis adalah pola pengelolaan strategi organisasi untuk jangka pendek dan jangka panjang. Terdiri dari 4 langkah dalam menciptakan masa depan organisasi:
            1. Perencanaan jangka panjang (long-range profit planning), terdiri dari:
-          Perumusan strategi
-          Perencanaan strategi
-          Penyusunan program
            2. Perencanaan jangka pendek
            3. Implementasi
            4. Pemantauan


Sebagai alat bantu mana­jemen dalam formulasi perencanaan strategik lembaga dan sekaligus sebagai alat pengukur kinerja lembaga atau manajemen, BSC memiliki beberapa keutamaan. Keutamaan tersebut dire­fleksikan melalui karakteristik dan mekanisme dari BSC sebagaimana diuraikan berikut.
Pertama, BSC merupakan instrumen pen­jabaran perencanaan strategik dan sekaligus instrumen pengukuran kinerja manajemen lembaga yang bersifat multi dimensional. BSC melihat tata kelola lembaga dan sekaligus seba­gai instrumen pengukuran kinerja manajemen/ lembaga tidak hanya dari dimensi finansial se­bagaimana pendekatan tradisional melainkan juga dari sisi nonfinansial secara berkeseim-bangan (balanced). Jadi di samping memberikan indikatorindikator kinerja finansial seperti yang lazim digunakan dalam lembaga-lembaga ber­orientasi laba, BSC juga memberikan indikator-indikator kinerja penting lainnya dari lembaga seperti kepuasan stakehoder/pelanggan, kualitas layanan, efisiensi dan efektifitas dalam proses menghasilkan produk/ layanan, penguasaan skill personel, dan kapasitas sarana dan prasara­na. Pengukuran kinerja manajemen tidak hanya terbatas pada area-area yang tampak dan mudah diukur (hard measurement) seperti keuangan, tetapi juga pada area-area yang tidak tampak (soft measurement) seperti kepuasan stakeholder dan pertumbuhan dan pembelajaran lembaga dalam rangka meningkatkan kapasitasnya.
Kedua, BSC memfasilitasi pengimplementa­sian visi, misi, dan tujuan-tujuan strategik lem­baga. Indikator-indikator kinerja yang dipakai dalam BSC diidentifikasi serta diseleksi dan diturunkan secara cermat dan rasional dari visi, misi, dan strategi lembaga. BSC mendorong dan memaksa manajemen untuk menjabarkan visi, misi,ke dalam tujuan-tujuan strategik (strategic objectives) secara spesifik dan kongkrit. Selan­jutnya berdasarkan atas tujuan-tujuan strategik tersebut ditetapkan ukuran-ukuran indikator-indikator keberhasilannya (strategic outcome measures). Untuk setiap indikator keberhasilan tersebut dirumuskan pemicu kinerja (perfor­mance drivers), yang merupakan key succes factors yang sangat menentukan keberhasilan strategik. Tujuan-tujuan strategik beserta penjabarannya ke dalam indikator-indikatornya tersebut diru­muskan untuk setiap perspektif dari keempat perspektif kiner-ja lembaga yang digunakan da­lam BSC, yaitu perspektif keuangan, perspektif stakeholder, perspektif proses internal, dan pers­pektif belajar dan pertumbuhan.
Ketiga, BSC bersifat operasional kongkrit. Visi, misi, dan tujuan-tujuan stategik cenderung abstrak, umum, dan kabur. BSC merupakan instrumen yang mengoperasionalisasikan visi, misi, dan strategi, menjadi sesuatu yang spesi­fik dan kongkrit, mudah dipahami, dan pada gilirannya bisa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan operasional sehari-hari. Visi, misi, dan strategi berada di alam ide, sementara BSC yang diturunkan dari visi dan misi berada di alam em­pirik. Oleh karena itu, BSC bisa berfungsi untuk mengkomunikasikan misi dan strategi ke level bawah dalam lembaga serta untuk meng-align lembaga dengan strateginya. BSC berfungsi menterjemahkan visi, misi, dan strategi yang ab­strak, umum, dan kabur menjadi aksi-aksi yang kongkrit, sistematis dan terukur. BSC meng­gunakan kerangka hubungan sebab-akibat.
Tujuan-tujuan strategik lembaga dan tindakan-tindakan, serta ukuran-ukuran pencapaiannya di dalam BSC dipilih secara logis agar lembaga berjalan terfokus pada strateginya. Oleh karena itu harus bisa ditunjukkan secara jelas hubun­gan sebab akibat antara komponen-komponen perencanaan strategik yaitu hubungan di antara visi, misi, tujuan strategik, indikator-indikator kinerja dan pencapaian maupun hubungan antar perspektif dari keempat perspektif dalam BSC.


C.    Keunggulan dan Kelemahan Balanced Scorecard
Dalam perkembangannya BSC telah banyak membantu perusahaan untuk sukses mencapai tujuannya. BSC memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki sistem strategi manajemen tradisional. Strategi manajemen tradisional hanya mengukur kinerja organisasi dari sisi keuangan saja dan lebih menitik beratkan pengukuran pada hal-hal yang bersifat tangible, namun perkembangan bisnis menuntut untuk mengubah pandangan bahwa hal-hal intangible juga berperan dalam kemajuan organisasi. BSC menjawab kebutuhan tersebut melalui sistem manajemen strategi kontemporer, yang terdiri dari empat perspektif yaitu: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan.
Keunggulan pendekatan BSC dalam sistem perencanaan strategis menurut Mulyadi adalah mampu menghasilkan rencana strategis, yang memiliki karakter yaitu: Komprehensif, Koheren, Seimbang, dan Terukur.

Sistem manajemen strategik dalam manajemen tradisional
Sistem manajemen strategik dalam manajemen kontemporer
Hanya berfokus pada perspektif keuangan. Sistem perencanaan yang mengandalkan pada anggaran tahunan Sistem perencanaan menyeluruh yang tidak koheren.

Perencanaan jangka panjang yang tidak bersistem.





Komprehensif: Memperluas perspektif sebelumnya yang terbatas hanya pada perspektif keuangan, menjadi tiga perspektif yaitu, costumer, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran.
Koheren: Membangun hubungan sebab akibat diantara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis.
Terukur: Semua sasaran strategis ditentukan ukurannya baik untuk sasaran strategis perspektif keuangan maupun perspektif non keuangan.
Seimbang: Keseimbangan sasaran strategis yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis penting untuk menghasilkan kinerja keuangan jangka panjang.

Balanced Scorecard merupakan perkembangan baru dalam dalam suatu manajemen perusahaan yaitu sebagai sarana pengukuran kinerja yang telah dicapai, dan harus kita sadari bahwa masih banyak permasalahan yang belum dapat dipecahkan dengan Balanced Scorecard, misalnya :
    1. Balanced Scorecard belum dapat menetapkan secara tepat sistem kompensasi yang biasanya merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja.
   2. Bentuk organisasi yang cocok untuk perkembangan proses dalam organisasi. Empat perspektif dalam Balanced Scorecard merupakan indikator yang saling berpengaruh (hubungan sebab akibat), sehingga diperlukan suatu wadah struktur yang dapat memberikan umpan balik kepada semua ini.
    5. Belum adanya standart ukuran yang baku terhadap hasil penilaian kinerja perusahaan dengan metode Balanced Scorecard



BAB III
PENUTUP
Pengembangan Balanced Scorecard kedalam setiap bentuk organisasi baik profit dan non-profit memang memungkinkan dengan sedikit modifikasi pada implementasi misi dan perspektif prioritas yang diinginkan seperti perspektif finansial digantikan oleh perspektif pemenuhan kualitas pelanggan.
Balanced Scorecard adalah metoda yang cukup fleksibel diterapkan perusahaan yang ingin tidak hanya sekedar mengukur aspek finansial semata namun ingin mengetahui parameter pendukung kesuksesan finansial organisasi dimasa datang, sehingga sustainabilitas organisasi dapat lebih terjamin.
Secara umum, penentuan indikator penerapan Balanced Scorecard pendidikan akan tergantung pada:
1. Misi spesifik masing-masing aktor ekonomi masyarakat, dan jalinan kuat antar misi tersebut berbentuk visi dan nilai bersama (sustainable development dan cita-cita bersama).
2. Perlu dilakukan berjenjang dan bertahap untuk mewujudkannya agar efektif.
3. Motivasi mewujudkan visi dan tujuan agar sinergi dan optimalisasi misi dapat tercapai, dengan cara insentif dari pihak regulator atau dorongan faktor eksternal untuk mewujudkan visi tersebut.
Komitmen menyeluruh. Komitmen dimulai dari manajemen puncak. Rumusan visi dan misi adalah mutlak bagi satu pendidikan,  berkaitan dengan itu rumusan visi haruslah diterjemahkan ke dalam bentuk 4 perspektif yang operasional pada satu pendidikan. Dengan demikian, diterjemahkan pula sasaran dari masing-masing perspektif. Pendidikan yang berbeda tentu mempunyai sasaran yang berbeda, walau harus dicatat mekanismenya tetap.  Karena Balanced Scorecard  bukan saja ukuran akan kinerja akan tetapi adalah bagian dari strategi untuk mencapai tujuan.



Daftar Pustaka
Bambang, Sugeng. 2010. Jurnal Penelitian Pendidikan “Model Penjabaran Perencanaan Strategik Lembaga Sekolah Berbasis Balanced Scorecard (BSC)”.  Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, TH. 20, NO. 2, OKTOBER 2010
Dally, Dadang. 2010. Balanced Scorecard Suatu pendekatan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Rosda Karya
Indrajit, Eko dan Djokopranoto. 2006. Manajemen Perguruan Tinggi Modern. Yogyakarta: Andi
Kaplan, R.S., dan Norton, David P. 2007. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management, Harvard Business Review
Mulyadi dan setiawan, Johny. 1999. Sistem Perencanaan Dan Pengendalian manajemen. Yogyakarta: Aditya Media
Yuwono, Sony , dkk. 2004. Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Sorecard. Jakarta: Gramedia Pustaka

Minggu, 02 Desember 2012

SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA TERENDAH DI DUNIA


Sistem pendidikan Indonesia menempati peringkat terendah di dunia. Berdasarkan tabel liga global yang diterbitkan oleh firma pendidikan Pearson, sistem pendidikan Indonesia berada di posisi terbawah bersama Meksiko dan Brasil. Tempat pertama dan kedua ditempati Finlandia dan Korea Selatan, sementara Inggris menempati posisi keenam. 

Peringkat itu memadukan hasil tes internasional dan data, seperti tingkat kelulusan antara tahun 2006 dan 2010. Sir Michael Barber, penasihat pendidikan utama Pearson, mengatakan, peringkat disusun berdasarkan keberhasilan negara-negara memberikan status tinggi pada guru dan memiliki "budaya" pendidikan. 

Perbandingan internasional dalam dunia pendidikan telah menjadi semakin penting dan tabel liga terbaru ini berdasarkan pada serangkaian hasil tes global yang dikombinasikan dengan ukuran sistem pendidikan, seperti jumlah orang yang dapat mengenyam pendidikan tingkat universitas. 

Gambaran perpaduan itu meletakkan Inggris dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan tes Pisa dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang juga merupakan salah satu tes dalam proses penyusunan peringkat. Pertimbangan-pertimbangan dalam peringkat ini diproduksi untuk Pearson oleh Economist Intelligence Unit. 

Kompetisi global 

Dua kekuatan utama pendidikan adalah Finlandia dan Korea Selatan, lalu diikuti oleh tiga negara di Asia, yaitu Hongkong, Jepang, dan Singapura. 

Inggris yang dianggap sebagai sistem tunggal juga dinilai sebagai "di atas rata-rata", lebih baik daripada Belanda, Selandia Baru, Kanada, dan Irlandia. Keempat negara itu juga berada di atas kelompok peringkat menengah termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Perancis. 

Perbandingan ini diambil berdasarkan tes yang dilakukan setiap tiga atau empat tahun di berbagai bidang, termasuk matematika, sains, dan kesusasteraan serta memberikan sebuah gambaran yang semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, tujuan utamanya adalah memberikan pandangan multidimensi dari pencapaian di dunia pendidikan dan menciptakan sebuah bank data yang akan diperbaharui dalam sebuah proyek Pearson bernama Learning Curve. 

Melihat dari sistem pendidikan yang berhasil, studi itu menyimpulkan bahwa mengeluarkan biaya adalah hal penting, tetapi tidak sepenting memiliki budaya yang mendukung pendidikan. Studi itu mengatakan, biaya adalah ukuran yang mudah, tetapi dampak yang lebih kompleks adalah perilaku masyarakat terhadap pendidikan, hal itu dapat membuat perbedaan besar. 

Kesuksesan negara-negara Asia dalam peringkat ini merefleksikan nilai tinggi pendidikan dan pengharapan orangtua. Hal ini dapat menjadi faktor utama ketika keluarga bermigrasi ke negara lain, kata Pearson. 

Ada banyak perbedaan di antara kedua negara teratas, yaitu Finlandia dan Korea Selatan, menurut laporan itu, tetapi faktor yang sama adalah keyakinan terhadap kepercayaan sosial atas pentingnya pendidikan dan "tujuan moral". 

Kualitas guru 

Laporan itu juga menekankan pentingnya guru berkualitas tinggi dan perlunya mencari cara untuk merekrut staf terbaik. Hal ini meliputi status dan rasa hormat serta besaran gaji. 

Peringkat itu menunjukkan bahwa tidak ada rantai penghubung jelas antara gaji tinggi dan performa yang lebih baik. Dan ada pula konsekuensi ekonomi langsung atas sistem pendidikan performa tinggi atau rendah, kata studi itu, terutama di ekonomi berbasis keterampilan dan global. Namun, tidak ada keterangan yang jelas mengenai pengaruh manajemen sekolah dengan peringkat pendidikan. 

Peringkat untuk tingkat sekolah menunjukkan bahwa Finlandia dan Korea Selatan memiliki pilihan tingkat sekolah terendah. Namun, Singapura yang merupakan negara dengan performa tinggi memiliki tingkat tertinggi.

Sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2012/11/27/15112050/Sistem.Pendidikan.Indonesia.Terendah.di.Dunia

Selasa, 13 November 2012

Peran Perguruan Tinggi dalam Memantapkan Pancasila sebagai Falsafah dan Ideologi Negara

Indonesia merupakan negara yang besar terdiri dari ribuan kepulauaan yang terpencar sepanjang Nusantara, itupun diperkaya dengan suku, bahasa, agama dan budaya yang sangat beraneka ragam. Meskipun kita ini beraneka ragam tetapi bangsa ini juga dibekali dengan falsafah pemersatunya yaitu Pancasila, yang terbukti mampu menyatukan bangsa bhineka atau majemuk ini di tengah badai disintegrasi yang sering dihadapi bangsa ini. 

Tidak semua bangsa memiliki falsafah dalam berbangsa dan bernegara seperti Indonesia. Falsafah ini begitu mendasar dan komprehensif, sehingga kemudian bisa dikukuhkan sebagai dasar dan ideologi negara. Indonesia mampu melahirkan ideologi tesendiri di tengah kuatnya dominasi ideologi Marxisme-Komunisme dan Kapitalisme-Imperialisme yang berkembang saat itu. Ini merupakan prestasi bangsa yang sangat berharga. Bangsa lain menaruh hormat dan segan pada kita, karena mampu membangun prestasi besar ini. Tetapi banyak di anatara kita sendiri yang tidak bisa menghargai prestasi ini, sehingga Pancasila disia-siakan, dianggap tidak relevan kemudian ditinggalkan. Sementara banyak bangsa lain iri hati dengan kita yang memiliki Pancasila, ada yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada yang ingin melenyapkannya secara diam-diam menggantinya dengan ideologi lain. 

Saat ini kita dihadapkan pada kenyataan Pancasila akan diambil dan diadopsi bangsa lain menjadi falsafah hidup mereka, dan ada pula yang berusaha menghancurkannya. Di sinilah kita perlu bersikap dan sekaligus bertindak memelihara dan menyelamatkan falsafah bangsa dan ideologi negara ini yaitu Pancasila. Saat ini Pancasila mulai digerogoti oleh ideologi lain baik dari kalangan Islam radikal maupun dari kelompok liberal. Keduanya manawarkan ideloginya sendiri baik ideologi Islam maupun ideologi liberal kapitalistik. Mereka berusaha pelan-pelan agar Pancasila tersingkir dari sistem politik, ekonomi dan budaya kita. Hal itu terbukti bahwa saat ini banyak undang-undang tidak lagi merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Di sini kita perlu membangun kekuatan baru untuk menegaskan kembali Pancasila baik sebagai falsafah bangsa maupun sebagai ideologi negara. Sebagaimana kekayaan nasional yang lain, Pancasila perlu dibentengi, dipelihara dan diselamatkan dan dikembangkan agar terus relevan, sebagai pegangan hidup bersama. 

Benteng Pancasila

Pancasila sebagai kekayaan bangsa yang sangat berharga dan terbukti sangat relevan dalam menyatukan dan menjadi pegangan bagi bangsa ini. Karena itu ideologi negara ini perlu dijaga digali kembali maknanya dan dikembangkan. Lembaga negara tentunya paling bertanggung jawab untuk hal ini, tetapi dalam kenyataannya saat ini lembaga negara belum cukup peduli dengan masalah ini, maka perguruan tinggi harus berdiri di depan, begitu pula ormas-ormas yang ada seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang selama ini sudah gigih mempertahankan dan mengembangkan Pancasila. 

Sebagai perguruan tinggi yang menyandang nama besar Pancasila, maka Universitas Pancasila sesuai dengan namanya dan tujuan didirikannya, tentu saja paling bertanggung jawab dalam melestarikan, menyelamatkan, menggali dan mengembangkan Pancasila, agar universitas ini tidak mengalami ironi seperti universitas yang lain. Banyak universitas yang namannyya menggunakan nama tokoh bersejarah seperti nama-nama Walisongo, tetapi tidak memiliki kajian yang mendalam tentang wali yang bersangkutan misalnya kajian terhadap strategi budaya Sunan Kalijaga, Sunan Ampel dan sebagainya. 

Begitu juga Universitas Gadjah Mada belum memiliki kajian yang mendalam tentang sistem ketatanegaraan yang dibangun oleh tokoh besar di zaman Majapahit tersebut. Begitu pula Universitas Diponegoro juga belum memiliki kajian terhadap sistem dan strategi pertahanan Diponegoro, justeru buku tentang Diponegoro ditulis oleh sarjana lain bahkan bangsa lain. Ini dialami oleh hampir seluruh universitas yang menggunakan nama tokoh nasional. Untuk itu jangan sampai Universitas pancasila menambah ironi-ironi semacam ini, namanya Universitas Pancasila tapi belum menjadi Pusat kajian Pancasila. Buku Negara Pancasila tulisan Dr. KH. As’ad Said Ali, Wakil Ketua Umum PBNU itu mestinya mendapat apresiasi serius dari Universitas ini, karena ini merupakan kajian Pancasila pasca Orde Baru, dengan cara pandang baru sesuai dengan era keterbukaan pasca reformasi. 

Pancasila sebuah konsep yang dirumuskan secara singkat dan padat tetapi serba melingkupi, karena itu mudah diterima oleh semua pihak. Kalangan agama terutama NU memandang bahwa pancasila sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Munas NU tahun 1983 bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan Islam. Ditegaskan pula bahwa penerimaan dan Pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya Umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Karena itulah bahwa Penerimaan NU terhadap Pancasila itu tidak bersifat politis dan teknis, tetapi lebih bersifat syar’i. Begitu juga agama yang lain menerima Pancasila karena sejalan dan tidak bertentangan dengan keyakinan mereka. 

Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki relevansi bagi kehidupan bangsa ini, pertama relevansi religius, yaitu sejalan dengan agama yang ada di Indonesia. Kedua memiliki relevansi filosofis, yaitu merupakan sumber tata-nilai dalam menjalin hubungan antar manusia. Ketiga memiliki relevansi politik, yaitu berfungsi sebagai faktor integratif yang mampu menyatukan bangsa yang berbeda aliran dan ideologi politiknya. 

Nilai-nilai dasar Pancasila baik yang bersifat religius, nilai filosofis dan nilai politis, serta budaya itu yang perlu terus dikaji dan dikembangkan. Dan kalangan universitas-lah yang mestinya serius melakukan kajian yang mendalam seperti itu. Dengan demikian Pancasila akan menjadi falsafah hidup yang menarik bagi generasi muda dan sekaligus sebagai ideologi politik yang benar-benar operasional, sehingga terlaksana dalam kehidupan nyata. Selain itu banyak hal-hal yang perlu dikaji mulai dari sejarah kelahiran Pancasila itu sendiri, hingga upaya penggalian maknanya serta strategi penerapannya. 

Beberapa Langkah Penting 

Penegasan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi ini juga merupakan penegasan untuk menjaga semangat Bhineka Tunggal Ika bangsa ini. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu ditegaskan kembali bahwa: Untuk menjaga posisi Pancasila sebagai dasar dan falsasah negara yang merupakan sumber hukum tertinggi, maka segala bentuk hukum dan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia baik UUD 1945 ataupun undang-undang lainnya haruslah merujuk pada Pancasila. Segala bentuk hukum yang tidak sejalan dengan Pancasila apalagi bertentangan, harus dinyatakan batal demi hukum itu sendiri. Saat ini banyak hukum dan Undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila karena itu harus segera direview karena ini jelas-jelas telah merugikan negara dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Padahal jelas tujuan Pancasila adalah untuk menciptakan persatuan, gotong royong serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

Dengan penegasan ini diharapkan Pancasila ditempatkan kembali pada posisinya semula yaitu: sebagai dasar dan ideologi negara serta falsafat bagi seluruh masyarakat dan bangsa, sehingga akan melahirkan masyarakat Pancasila yang hidup guyub, gotong royong, bersatu padu dalam membangun bangsa Inddonesia. Sistem hidup kekeluargaan sebagaimana diajarkan dalam Pancasila itulah yang semestinya diterapkan saat ini untuk mengembalikan solidaritsa sosial dan untuk menghindarkan terjadinya berbagai konflik kepentingan yang berkembang di masyarakat kita dewasa ini. Jaminan kerukunan sosial dan keamanan nasional merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat Adil dan Makmur yang dicitaa-citakan Pancasila. 

Ini merupakan agenda besar yang harus dipikirkan dan dipikul oleh segenap bangsa ini. Karena itu dalam Munas NU di Cirebon bulan September 2012 baru-baru ini mengajak bangsa ini agar Kembali Ke Khittah Indonesia 1945, yaitu kembali pada semangat Proklamasi membangun negara yang merdeka dan Berdaulat. Kembali pada nilai-nilai Luhur Pancasila dan kembali pada amanat Mukadimah UUD 1945. Hal itu perlu ditegaskan kembali karena bangsa mengalami keterpurukan dan kehilangan jati diri ketika jauh meningalkan semangat Proklamasi dan tujuan didirikannya negeri ini, menyimpang dari falsafah Pancasila dan mengingkari amanat Mukadimah UUD 1945. 

Sebagaimana sering saya tegaskan bahwa Pancasila tidak boleh hanya dipahami secara politik atau secara instrumental, sebagai alat pemersatu bangsa belaka. Tetapi lebih dari itu Pancasila harus dipahami secara substantif yaitu sebagai sumber tata nila, yang merupakan falsafah dalam berbangsa dan bernegara, sehingga perlu terus-menerus dihayati dan dirujuk dalam setiap menata kehidupan. Dengan pendirian semacam itu, walaupun banyaknya Konvensi Internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun belum diratifikasi oleh Pemerintah RI, sama sekali tidak boleh menggeser sedikitpun kedudukan Pancasila sebagai sumber tertinggi hukum dan tatanilai bangsa Indonesia. 

Perlu diperhatikan juga bahwa ikhtilaf atau polemik mengenai hari lahir Pancasila yang sengaja dimunculkan kembali belakangan ini harus segera diatasi melalui kajian sejarah yang komprehensif. Bagaimanapun Pemunculan ikhtilaf ini, sangat membahayakan keberadaan dan kewibawaan Pancasila. Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara terutama pemerintah harus tegas menetapkan bahwa Pancasila lahir 1 Juni 1945. Ini dinyatakan oleh Penggalinya sendiri yaiutu Bung Karno, dan diakui oleh Penggali yang lain yaitu Mr. Muhammad Yamin serta dibenarkan Para Ulama seperti KH Wahab Hasbullah dan KH Saifuddin Zuhri. Dengan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi penggeseran terhadap sejarah dan status Pancasila sebagai dasar negara Republik Indponesia. 

Sebagai langkah penting untuk membentengi Pancasila sebagai keputusan yang telah ditetapakan oleh para pendiri bangsa ini yang mewakili seluruh elemen masyarakat, elemen agama dan elemen golongan, bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah dalam bernegara. Dengan demikian, maka siapa saja dan organisasi apa saja yang terang-terangan bertentangan apalagi melawan ideologi Pancasila haruslah ditetapkan sebagai organisasi kriminal bahkan subversif yang tidak boleh leluasa mengembangkan ajarannya di negara Pancasila ini. 

Sebagai langakah mendasar yang perlu dilalui adalah mengajarkan Pancasila baik di sekolah maupun organaisai sejak mulai usia dini. Karena Pancasila merupakan falasafah hidup yang mengajarkan dan memberi tuntunan tentang pergaulan hidup sehari-hari yang penuh teposeliro, tolong menolong dan saling menghargai. Falsafah hidup ini yang perlu ditanamkan sejak dini, karena ini merupakan ajaran leluhur bangsa ini, sehingga mudah diterima dan bisa diinternalisasi menjadi kesadaran yanag melekat pada setiap orang. 

Penutup 

Kajian yanag serius dan mendalam terhadap pancasila perlu dilakukan oleh perguruan tinggi, agar kajian yang dilakukan memiliki kwalifikasi ilmiah sebagaimana yang banyak dituntut saat ini, sehingga bisa dibandingkan dengan teori ilmiah yang lain. Langkah kretif yang sudah dirintis oleh Prof Mubyarto dari UGM dalam memperkenalkan sistem ekonomi Pancasila perlu diteruskan oleh universitas yang lain, terutama Universitas Pancasila. Saat ini sangat diperlukan adanya rumusan yang komprehensif mengenai sistem politik Pancasila atau rumusan dasar tentang demokrasi Pancasila, atau rumusan tentang sistem kebudayaan Pancasila dan seterusnya. Sebagai pendukung Pancasila, maka NU siap membantu pikiran dan tenaga pada Universitas Pancasila untuk melakuakan kajian Pancasila, karena NU telah memiliki banyak ulama dan sarjana yang serius mengkaji Pancasila secara sukarela. Kenapa Marxisme begitu luas dikaji dan dijadikan sebagai pisau analisa membedah situasi. Kenapa sistem liberalisme-kapitalisme begitu mendalam mempengaruhi para intelektual dan politisi serta aktivis kita. Tidak lain karena ajaran dan ideologi mereka dirumuskan secara ilmiah dan diturunkan menjadi strategi dan teknik secara operasional. Maka falsafah pancasila ini juga perlu mendapatkan kajian yang sama sehingga bisa dirumuskan menjadi teori ilmiah yang valid dan meyakinkan sehingga layak dijadikan rujukan bahkan pegangan. Semuanya ini tugas besar yang menunggu sentuhan para ilmuwan di perguruan tinggi seperti universitas yang menyandang nama besar yaitu Universitas Pancasila ini. 

Jakarta, 18 Oktober 2012 
KH Said Aqil Siroj
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) *Makalah disampaiakan pada Stadium General di Universitas Pancasila Jakarta, Jakarta Convention Center (JCC), 23 Oktober 2012. 


HUTANG NEGARA BUKAN HUTANG RAKYAT

Sampai saat ini negara kita masih belum bisa keluar dari krisis ekonomi. Untuk menutupi anggaran, terpaksa negara terus meminjam ke sana ke mari, sehingga sampai kini hutang negara telah mencapai kurang lebih 1.859,43 triliun atau 202,55 miliar dollar AS. 

Artinya, jika hutang negara dibagi rata di antara penduduk, maka setiap kepala termasuk bayi yang baru lahir, harus menanggung beban hutang masing-masing sekitar 8-7 juta rupiah. Sementara kita tahu bahwa tidak sedikit di antara uang hutang tersebut dikorup oleh para pejabat. 

Pemerintah sebagai pelaksana wewenang negara adalah wakil kita, atau memegang mandat untuk mengurus keperluan rakyat dan melindungi hak-haknya. Kemaslahatan rakyat adalah acuan utama seluruh kebijakan dan kerja negara–pemerintah, sesuai kaidah fiqh “Tasarruful imam ‘alar raiyyah manuthun bil mashlahah.”

Aturan main soal hutang piutang termaktub dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282, hal ini sebagai indikator betapa seriusnya urusan hutang piutang tersebut, bukan sepanjang hidup di dunia saja, tapi sampai akherat kelak. 

Berkaitan dengan beban hutang, beberapa hadits Nabi Muhammad SAW perlu diperhatikan; pertama menerangkan bahwa beliau tidak berkenan menshalatkan jenazah yang masih mempunyai hutang (HR. Bukhari). 

Kedua bahwasannya Pahala ahli kubur akan ditangguhkan sampai hutangnya dilunasi. (HR. Turmudzi).

Ketiga bahwa pada hari kiamat nanti hutang itu sudah dibayar dengan pahala kebaikan, jika pahalanya sudah habis sementara penagih masih antri, maka dosa piutang akan dipikul kepada yang mempunyai hutang (HR. Bukhari). 

Keempat bahwa Allah Swt. akan membebaskan semua dosa orang yang mati syahid, kecuali masalah hutang (HR. Muslim, Riyadhush Shalihin, Kitab Jihad). 

Dengan demikian, hubungannya dengan hutang negara apakah menjadi hutang pribadi warga? Lantas siapakah yang berkewajiban membayanya? 

Mengenai hal ini, apa yang dijelaskan oleh Izuddin bin Abdis Salam sekiranya dapat diambil dasar bahwa tanggungjawab ada pada negara, apa bila hutang itu digunakan untuk kemashlahatan rakyat banyak. 

Namun terhadap hutang negara yang dikorup oleh para pejabat dan kroninya, maka negara membayarnya dengan dana yang ditarik kembali dari orang-orang yang mengkorupnya. Seperti diisyaratkan dalam al-Fatawa.

وَأَمَّا دَيْنُ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ مَعْذُوْرًا فِي تَأْخِيْرِهِ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَنَّهُ يَعْصِى وَلاَ يَأْثَمُ، فَإِنْ كَانَ عَاصِيًا فِي تَأْخِيْرِهِ فَإِنَّهُ يَأْثَمُ بِذَلِكَ، وَإِنِ اسْتَدَانَهُ لِمَعْصِيَةٍ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرًا لِأَنَّهُ عَصَى مَعْصِيَتَيْنِ، وَإِنِ اقْتَرَضَ لِوَاجِبٍ أَوْ مُبَاحٍ وَلَمْ يُقْصِرْ فِي التَّأْخِيْرِ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. فَالتَّعَلُّقُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَتَعَلَّقَ تَعَلُّقَ عِقَابٍ وَمُؤَاخَذَةٍ، فَهَذَا لَا تَجْرِي فِيْ حَقِّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ اْلإِسْلاَمِ إِذَا لَمْ يَأْثَمْ بِاْلاقْتِرَاضِ وَلاَ بِالْمَطَالِ، وَهَذَا مُحَالٌ أَنْ يُوْجَدَ فِيْ حَقِّ النَّبِيِّ r، فَإِنَّهُ لَا يَقْتَرِضُ إِلاَّ فِيْ طَاعَةٍ أَوْ مُبَاحٍ. الثَّانِي أَنْ تَعَلَّقَ نَفْسُهُ بِدَيْنِهِ بِأَنْ تُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَكَانَ مَا أَخَذَ مِنَ الدُّيُوْنِ الْمُبَاحَةِ، كَمَا بَاعَ فِي الدُّنْيَا مَسْكَنَهُ وَخَادِمَهُ مَعَ أَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ 

Artinya: Adapun hutang seseorang yang meninggal dunia, jika yang bersangkutan memiliki udzur dalam menunda pelunasan hutangnya sampai meninggal dunia, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama muslimin bahwa tidak maksiat dan tidak menanggung dosa. 

Jika ia bermaksiat dalam menunda pelunasan hutangnya, maka ia berdosa dengan sebab penundaan tersebut. Jika ia berhutang untuk perbuatan maksiat, maka ia berdosa dengan dua maksiat, dan jika ia berhutang untuk sesuatu yang wajib atau mubah, dan ia tidak teledor dalam menunda (pembayaran) maka ia tidak berdosa. 

Sabda Nabi SAW: “Diri seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi.” Pengertian 'tergantung' itu mempunya dua macam makna. 

Pertama, tergantung dengan hukuman dan siksaan. Yang demikian ini tidak berlaku pada seorang muslim pun, ketika ia tidak berdosa dengan hutang dan menunda pelunasannya. Yang seperti ini mustahil terjadi pada pribadi Nabi SAW, karena beliau tidak berhutang kecuali untuk ketaatan atau sesuatu yang mubah.

Kedua, dirinya tergantung dengan hutang tersebut. Dalam arti pahala-pahala amal kebaikannya diambil untuk mengganti hutang-hutangnya dalam hal-hal yang mubah, sebagaimana ketika di dunia ia menjual rumah untuk melunasi hutang, dan setelah itu dia tidak berdosa. 

Disarikan dari Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Di Asrama Haji Pondok Gede. Jakarta, 25-28 Juli 2002. (Redaktur: Ulil A. Hadrawy) 


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger | Printable Coupons